Sorong,
Papua Barat – Komandan Kodim 1802/Sorong Letkol Inf Budiman,SE,M.I.Pol,MM menghadiri
Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang di selenggarakan di Ballrom Swiss Bell Hotel
Sorong, Jalan Jend.Sudirman, Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi,Kota
Sorong. Senin (01/03/2021).
Pelaksanaan
Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja di sampaikan oleh Wakil
Ketua DPR RI DR. H.M. Azis Syamsuddin, SE, SH, MAF, MH, di hadiri + 75
Orang.
Mengawali
kegiatan, sambutan oleh Walikota Sorong Drs Ec. Lambertus Jitmau,MM, dalam
kesempatan tersebut beliau menyampaikan Pada hari ini kita datang di tempat ini
untuk mengikuti Penyampaian UU Cipta kerja dan 51 Peraturan pelaksanaanya,
sehingga di harapkan kita dapat mengikuti dengan seksama dan menjadikan
Regulasi di Pemerintahan Masing-masing.
Saya selaku Wali Kota Sorong Atas
nama Kepala Daerah yang tersebar di Prov Papua Barat mengucapkan Selamat Datang
kepada DR. H.M. Azis Syamsuddin, SE, SH, MAF, MH, (Wakil Ketua DPR RI ) dan
Rombongan yang telah datang di Kota Sorong yang Kita cintai dan bertepatan dengan
ulang tahun Kota Sorong yang ke 21 Tahun.
Diwaktu yang berbeda Wakil Ketua DPR
RI DR. H.M. Azis Syamsuddin, SE, SH, MAF, MH, menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja
Ini di harapkan dapat di jalankan guna mempercepat masuknya Impestasi di Daerah
sehingga UU Ini dapat di Sosialisasikan ke Birograsi-birograsi di Pemerintahan yang
berhubungan dengan penerbitan Ijin guna peningkatan Ekosistem Infestasi.
51 Peraturan Pelaksanaan UU Cipta
Kerja. sesuai denganketentuan Pasal 185 UU Cipta Kerja yang mengamanatkan
penetapan peraturan pelaksanaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak UU Cipta Kerja
mulai berlaku pada 2 November 2020..
Kementerian Dalam Negeri telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk penyiapan dan penyesuaian dalam pelayanan perizinan di daerah melalui Sistem OSS. Termasuk untuk penyiapan SDM, infrastruktur jaringan,perangkat pendukung, serta penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) terkait.
Undang-undang Nomor 11 tahun 2020
Tentang Cipta Kerja ini adalah yang harus kita dukung dan kami minta dukungan
dari TNI/Polri supaya investasi yang ada di Papua Barat ini tidak terganggu dan
aman. Kami tidak menggiginkan ada brokrasi yang menghambat undang-undang cita
kerja.
Penjelasan UU Cipta Kerja yang di sahkan dalam paripurna
DPR RI Tanggal 05 Oktober 2020 yang telah di tanda tangani menjadi UU.No.11
tahun 2020 yang di harapkan dapat berpihak kepada masyarakat Kecil
Kegiatan di akhiri dengan pemberian Cinderamata
dari DPR RI kepada Danrem dan Kapolres Sorong Kota dan ditutup dengan Doa.
